SPIRIT MULTIKULTURALISME SEBAGAI PONDASI KEARIFAN LOKAL

Oleh Much. Khoiri

DALAM artikel pendek ini, saya ingin membahas apakah hubungan antara spirit multikulturalisme dan kearifan lokal. Bahkan saya hendak menyatakan bahwa spirit mutikulturalisme yang dimiliki warga negara dan pemerintah merupakan pondasi penting bagi tumbuh suburnya penghargaan terhadap kearifan lokal. Dengan memiliki spirit multikulturalisme yang tinggi, orang akan menerima kearifan lokal yang budaya lain sebagai kekayaan yang perlu dihaormati dan dihargai.

Bahasan tentang hubungan tersebut akan dimulai dengan membincang tentang spirit multikulturalisme terlebih dahulu. Kemudian, bahasan akan diarahkan pada pemahaman bahwa spirit multikulturalisme merupakan pondasi bagi penghargaan terhadap kearifan lokal. Sajian bahasan akan ditampilkan secara subsekuen berikut ini.

***

Konsep multikulturalisme hakikatnya muncul sebagai kritik terhadap modernisme yang gagal menciptakan kehidupan global yang berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan. Multikulturalisme merupakan pembedaan terhadap masyarakat sipil (madani) sebagai kritik terhadap negara yang cenderung tidak memihak publik.

Kehadiran kemajuan teknologi transportasi dan informasi menumbuhkan pola hubungan baru antar manusia dengan keragaman budayanya. Ada semacam kesadaran untuk menceritakan dan menghidupkan kehidupan berbudaya manusia akibat situasi yang kurang menguntungkan.

Kebangkitan kesadaran inilah yang memungkinkan manusia mengubah pandangan homogenisasi menjadi heterogenisasi yang berkeadilan—yang diistilahkan multikulturalisme. Menurut Ardhika (2006), multikulturalisme mengandung prinsip-prinsip berikut ini: (1) Otherness (liyan/lain-nya) lebih penting dari keseragaman atau kesamaan; (2) Seseorang atau sesuatu akan penting apabila dapat dibedakan dari orang lain; (3) Kesetaraan dan keadilan yang didasarkan atas uniformitas dan perbedaan; dan (4) Demokrasi sebagai mekanisme untuk mempertahankan kebebasan berekspresi sehingga tidak mengurangi hak individu atau kelompok untuk menunjukkan kekhususannya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, saya melihat bahwa keseragaman atau kesamaan mengindikasikan adanya kondisi statis, dan cenderung melanggengkan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Unjuk kekuatan hegemonik muncul bukan hanya dalam tataran pengetahuan dan kancah intelektual, melainkan juga dalam tataran praksis. Sebab itu, individu atau kelompok perlu dipandang penting sesuai dengan kapasistas perannya dalam kehidupan bersama.

Dalam hidup kita memang memiliki keseragaman dalam nilai-nilai tertentu yang dijunjung bersama (universalitas)—yang bukan untuk kepentingan hegemoni satu kelompok atas kelompok lain, namun di dalam konteks inilah kita juga memiliki perbedaan-perbedaan yang mencirikhasi kita (partikularitas). Dalam rentang dua kutub inilah berdiri kepentingan menumbuhkan kearifan yang terdidik; karena pemahaman yang adil tentang universalitas dan partikularitas inilah yang memungkinkan kita memaknai kesetaraan dan keadilan dengan benar. Jika pemahaman semacam ini berkembang, tak pelak jiwa demokratis bakal mewarnai hubungan sosial-budaya kita secara luas.

Pada aras demikian, kita memang tak menutup mata adanya kesadaran kolektif berbagai budaya etnik di berbagai pelosok negeri. Gerakan ‘etnosentrisme’ tampak, misalnya, dalam revitalisasi budaya Jawa. Melihat gejala dekulturasi dalam masyarakat Jawa, terutama generasi muda, para pakar dan penjunjung budaya Jawa mengkampanyekan penghidupan kembali budaya Jawa (Khoiri 2005). Keterpurukan budaya Sunda juga telah dibangkitkan kembali dengan memproklamirkan semacam “renaisans budaya Sunda” (Alwasilah 2006). Demikian pula di Bali. Belakangan ini, tokoh-tokoh  budaya Bali memproklamirkan dan mensosialisasikan Ajeg Bali. Lepas apakah ‘gerakan kembali ke kandang budaya’ ini sejalan dengan prinsip transformasi sosial-budaya, kenyataan itu benar-benar menyedot perhatian kita semua.

Revitalisasi budaya Jawa, renaisans budaya Sunda, dan Ajeg Bali hanya contoh kecil yang menggambarkan bahwa etnosentrisme itu ada dan dikonstruksi (kembali) secara internal oleh anggota komunitas budaya pendukungnya. Pada satu sisi kita dapat melihat gerakan tersebut sebagai perwujudan partikularitas budaya; namun pada sisi lain tersembunyi potensi konflik antar-etnik karena masing-masing etnik menganggap bahwa dirinya yang lebih baik, lebih adiluhung, lebih bermartabat, dan sebagainya. Di sinilah multikulturalisme penting dipahami secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan F Budi Hardiman (dalam Kymlicka 2003: xvii), saya melihat bahwa di Indonesia “masyarakat kita membutuhkan sebuah politik [budaya] yang dapat mengatasi perspektif etnosentrisme karena belum berkembangnya sistem hak-hak, etos demokrasi, proseduralisme legal dan netralisme politis dalam tradisi kehidupan bernegara.” Mengapa demikian? Jika tidak hati-hati, “politik multikulturalisme [yang ditunggangi perspektif etnosentrisme, mk.] mudah berkembang menjadi politik aliran yang dengan penuh kebencian meradikalkan dan mendramatisasikan segala perbedaan kecil, sehingga orang kehilangan perspektif keseluruhan.” Bahkan, secara ekstrim, etnosentrisme dapat berubah menjadi “politik sektarianisme dan fundamentalisme etnis atau religius yang memutlakkan klaimnya dengan mengabaikan eksistensi kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat multikultural.”

Riset Liliweri (1994) terhadap masyarakat multietnik di Kupang mungkin dapat melukiskan kasus tersebut. Tidak adanya dominasi suatu budaya di Kupang menggambarkan bahwa etnisitas setiap etnik sangat kuat, sehingga semakin sulit pembentukan kota Kupang sebagai melting pot, atau suatu setting sosial yang mampu melahirkan suatu bentuk atau ciri budaya baru. Karena hal itu tidak terjadi, lahirlah suatu relativisme budaya di mana nilai-nilai yang positif dari suatu etnik bisa diterima oleh kalangan etnik lain dan sebaliknya. Sulitnya pembentukan melting pot cenderung meningkatkan etnisitas setiap etnik yang bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan antaretnik. Tanpa adanya suatu tantangan dari luar terhadap semua etnik, etnisitas setiap etnik tetap bertahan pada masalah yang dihadapinya. Tetapi Orang NTT akan bersatu padu manakala terdapat tantangan berupa ancaman baik fisik maupun nonfisik sebagai perwujudan perluasan batas-batas etnik atau budaya material dan immaterial dari Orang Luar NTT.

Ada pelajaran penting bagi kita bahwa masih terbentang jalan panjang untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan daerah agar sama-sama terpayungi oleh kepentingan nasional. Mengapa gagasan semacam ini penting dicamkan? Karena etnosentrisme partikularistik daerah-daerah  berkemungkinan berubah menjadi bahaya disintegrasi sosial-budaya bangsa manakala tidak dibarengi dengan pemahaman akan universalitas—berperspektif keseluruhan. Ada kecenderungan kelompok etnik satu lebih memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri, dan mengabaikan kepentingan-kepentingan kelompok etnik yang lain. Benturan berbagai kepentingan inilah yang sebenarnya merupakan ekses etnosentrisme partikularistik sempit dan chauvinistik.

Tentu saja bukan hal mengkawatirkan ini yang kita harapkan. Sebaliknya, kita harus membangun dan mendinamiskan spirit multikulturalisme yang anti-etnosentrisme chauvinistik (yang menganggap diri serba paling). Etnosentrisme chauvinistik harus dicairkan sedemikian rupa, tidak hanya dengan dialektika sejarah dan kajian intelektual, melainkan dengan mensosialisasikan penyadaran terhadap berbagai anggota kelompok etnik yang tersebar luas di dalam kehidupan berbangsa ini.

Kehidupan berbangsa dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah, yang disokong oleh pondasi, tembok, tiang, kusen, atap, dan sebagainya. Komponen-komponen ini beragam dan berbeda-beda, baik wujud maupun fungsinya; namun, tujuannya satu, yakni bahwa masing-masing menjadi salah satu bagian dari keseluruhan dan bersama-sama membentuk satu kesatuan bangunan rumah tersebut. Jika, misalnya, pondasi dibuat paling kuat, sementara atapnya dibiarkan bocor, cepat atawa lambat rumah itu pasti akan roboh. Dengan kalimat lain, masing-masing komponen rumah itu harus dimaknai memiliki keunggulan dan keunikan fungsional sendiri-sendiri.

Saya yakin bahwa spirit multikulturalisme, yang ditunjang politik multikulturalisme yang berkeadaban, dapat mendukung integritas dan stabilitas dalam kehidupan demokrasi dan pluralitas budaya. Spirit multikulturalisme, yang dilandasi kearifan berbudaya, merangsang bertumbuh-kembangnya kesaling-pahaman (mutual understanding) kita dalam pluralitas budaya. Dengan demikian, kita akan menyadari secara mendalam bahwa dalam kehidupan bersama kita harus mengakui “keberagaman dalam kesatuan,  kesatuan dalam keberagaman.” Ini mengimplikasikan dua hal, yakni pentingnya pengakuan bersama dan kebenaran sebagai kebenaran relatif yang dipahami secara bersama-sama. Spirit multikulturalisme sedemikian mengandung sifat pencerahan, dan tampaknya inilah yang sangat dibutuhkan untuk membangun rasa kebangsaan dan identitas nasional sebagai perwujudan universalitas dalam pluralitas budaya.

***

Uraian di atas menghasilkan kata kunci yang dapat dipegang, yakni kesaling-pahaman (mutual understanding) dalam pluratitas budaya. Dalam kehidupan bersama kita harus mengakui “keberagaman dalam kesatuan,  kesatuan dalam keberagaman.” Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, selagi spirit multikulturalisme dipahami dan didisesminasi ke seluruh warga bangsa ini.

Dengan tesis demikian, sebagaimana saya singgung di awal tulisan, spirit multikulturalisme merupakan pondasi penting bagi tumbuh-berkembangnya penghargaan warga terhadap kearifan lokal yang teramat beragam. Selagi  kita memiliki spirit multikulturalisme yang baik, pertama, kita mengakui bahwa di luar kearifan lokal yang kita miliki ada beragam kearifan lain yang amat mungkin berbeda dengan kearifan kita. Perbedaan tidak perlu dipertajam dan ditonjolkan-tonjolkan untuk menghegemoni kearifan lokal yang lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.

Kedua, kita juga perlu mengakui kebenaran kearifan lokal yang ada sebagai kebenaran relatif yang dipahami secara bersama-sama. Maksudnya, setiap kearifan lokal mengandung dan menyuarakan kebenaran tertentu; namun, dengan spirit multikulturalisme, kebenaran itu hanyalah kebenaran relatif. Tidak ada kebenaran mutlak dalam kehidupan berbudaya di antara masyarakat yang multikultural. Masing-masing memiliki kemampuan adaptasi dan berkembang sendiri-sendiri, dalam menghadapi perubahan zaman dari waktu ke waktu.

Kegaduhan terjadi di berbagai penjuru negeri ini, antara lain, karena mutul understanding dalam kehidupan berbudaya belum hadir membersamai warga bangsa ini. Ada kelompok yang merasa lebih kuat dan dominan dari pada yang lain—dengan mengataskan agama, ras, dan sebagainya. Mereka masih lebih mengutamakan politik identitas mereka sendiri. Dan kegaduhan tidak hanya terjadi dalam skala kecil, melainkan kadang merambah sampai tingkat nasional. Inilah yang sangat disayangkan.

Karena itu, untuk saling memahami kearifan kelompok, tidak bisa diselesaikan oleh antar kelompok warga bangsa ini, melainkan perlu direkayasa oleh pemerintah. Pemerintah perlu terus menggelorakan kampanye spirit multikulturalisme ke seluruh warga bangsa secara lintas generasi. Mengapa lintas generasi? Tentu agar tidak ada benang putus dalam pemahaman tentang multikulturalisme antara generasi senior dan generasi milenial. Jika konteks ini tidak terpenuhi, kemacetan dan kebuntuan dialog budaya amat mungkin terkendala—dan hal ini akan memustahilkan suburnya penerimaan kearifan lokal secara dewasa.

Gagasan mensosialisasikan spirit multikulturalisme urgen untuk terus diwacanakan dan perlu dikembangkan dalam tataran praktik. Spirit multikulturalisme tidak cukup hanya dengan dipahami untuk diri sendiri, melainkan harus dibagi dan disebarluaskan kepada warga bangsa Indonesia secara menyeluruh. Berbagai forum dan wahana dapat dimaksimalkan fungsinya untuk mensosialisasikan wacana semacam ini—terutama lewat jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal kita. Aksentuasi juga perlu ditambahkan pada bagaimana wacana tersebut menjadi pengalaman nyata sehari-hari. Dengan strategi demikian, kita masih berhak berharap untuk menemukan suatu bangsa yang saling menghargai terhadap kearifan-kearifan lokal yang berkembang.***

 

Driyorejo, April 2022